Timbuktu: Antara Yang Menindas Dan Yang Membangkang


Timbuktu hadir di layar kineforum dalam program Arus Bawah (3-16 April 2017).

Gambaran mengenai rezim totalitarian senantiasa membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah sistem di mana negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam mengatur setiap bagian dari kehidupan publik dan privat warganegaranya. Kesan serupa juga muncul ketika membayangkan rezim totalitarian yang berbasis fundamentalisme agama, di mana kebebasan manusia dikekang atas nama seperangkat aturan yang didaku oleh kelompok berkuasa, sebagai ajaran yang paling murni dan suci.

Sebut nama rezim Taliban di Afghanistan atau Negara Islam di Irak dan Suriah. Keduanya adalah contoh pemerintahan represif, di mana yang berkuasa dengan leluasa menindas kawan mereka sesama warganegara, atas nama penafsiran ajaran yang mereka anggap paling sahih.

Dalam laporan-laporan media massa yang berasal dari negara-negara Barat, gambaran masyarakat negara-negara yang dikuasai oleh para kelompok fundamentalis agama ini seringkali ditampilkan sebagai dinamika hitam dan putih. Penindas digambarkan sebagai pihak yang begitu keji, tangguh dan berkuasa; sementara yang ditindas merupakan korban yang sama sekali tidak berdaya dan hanya dapat menerima bahwa daya hidup dan kebebasan mereka harus dikerangkeng dan dikerdilkan oleh rezim totaliter yang sedang berkuasa.

Sebuah film berjudul Timbuktu (2014) yang disutradarai oleh pembuat film asal Mauritania Abderrahmane Sissako, tampaknya berusaha meneropong masalah pendudukan rezim fundamentalis agama ini dengan gambaran yang jauh lebih menyeluruh, ketimbang penyederhanaan yang sering dilakukan oleh pemberitaan di Barat.

Film ini ditampilkan di Festival de Cannes 2014, serta telah memenangkan New York Film Critics Circle Award for Best Foreign Language Film dan National Society of Film Critics Award for Best Foreign Language Film.

Film tentang pendudukan kelompok ekstremis di Timbuktu, Mali, yang menggunakan bendera hitam gerakan Jihadi sebagai emblem kelompok mereka. Kisah ini memaparkan pada kita bahwa yang tertindas tidak selamanya diam dan menerima penghinaan yang ditimpakan kepada mereka. Dari sisi lain, si penindas juga tidak selamanya memiliki keyakinan serta melakukan penerapan yang utuh atas kaidah-kaidah yang berusaha mereka tegakkan.

Premis utama dari film ini berpusat pada Kidane (Ibrahem Ahmed dit Pino), seorang penggembala sapi yang tinggal di gurun yang jauh dari pusat kota bersama istrinya Satima (Toulou Kiki) dan putri semata wayangnya Toya (Layla Walet Mohamed).

Konflik dalam cerita muncul ketika tanpa sengaja Kidane membunuh seorang penangkap ikan bernama Amadou (Omar Haidara) saat mereka bertengkar karena sebelumnya. Amadou telah membunuh sapi milik Kidane karena sapi tersebut telah merusak jaring penangkap ikan miliknya. Karena Kidane gagal memenuhi persyaratan ‘uang darah’ untuk menebus kesalahannya, maka ia dihukum mati.

Kisah tersebut diselingi oleh potongan-potongan kisah lainnya yang menggambarkan rupa-rupa penindasan dan pengekangan kebebasan yang dilanggengkan demi ‘kemurnian agama’. Polisi agama berkeliaran di mana-mana sambil menenteng senapan laras panjang dan berulang-ulang memberikan pengumuman tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan menurut hukum agama.

Bermain musik itu haram. Bermain sepakbola juga dilarang. Anda tidak boleh merokok. Perzinahan adalah dosa besar.

Hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran ini jelas: hukuman cambuk untuk bermain sepakbola atau musik; dikubur sampai bagian leher di pasir kemudian dirajam hingga mati untuk perzinahan.

Karena ngeri dengan berbagai teror ini, banyak penduduk sekitar kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Sementara, mereka yang tetap tinggal tidak sepenuhnya tunduk pada para polisi agama yang terlihat sangar itu.

Di mana ada penindasan, di situ juga akan muncul perlawanan, meskipun perlawanan tersebut tidak selalu berarti kemenangan. Namun, percik-percik perlawanan tersebut, sebagaimanapun subtil, menyiratkan bahwa jiwa manusia tidak bisa sepenuhnya ditundukkan oleh ancaman dan kekerasan.

Saat para polisi agama berkeliling dan memerintahkan seorang pedagang ikan untuk menggunakan sarung tangan, si pedagang perempuan itu dibuat berang atas permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Bagaimana ia menjual ikan sambil mengenakan sarung tangan? Lantas ia mengulurkan kedua belah tangannya dan sebilah pisau jagal, menantang polisi tersebut untuk memotong tangannya.

Sepak bola dilarang? Anak-anak muda tetap memainkan permainan tersebut – hanya saja, tanpa bola. Mereka menggunakan khayalan mereka. Di sela-sela permainan mereka, polisi agama berseliweran dengan sepeda motor, seolah menyiratkan bayang-bayang rezim represif yang mengancam setiap saat.

Bayang-bayang itu tidak membuat orang lantas menyerah begitu saja. Sekelompok orang memainkan musik tengah malam, vokalis perempuan melantunkan suara merdunya diiringi oleh alat musik perkusi dan kora (alat musik petik yang menyerupai gitar). Rumah mereka digerebek. Vokalis dengan suara merdu itu ditimpakan hukuman cambuk 40 kali. Saat ia dicambuk, ia menjerit dan mengeluarkan lolongan tangisan. Tak disangka, di tengah lolongan dan isakan tangis tersebut, sembari dicambuk, ia meneriakkan lagu yang ia nyanyikan saat ia digerebek polisi agama. Sebuah pembangkangan yang sempurna.

Bagian lain dari cerita menggambarkan betapa para polisi agama tersebut, yang beraksi dalam nama jihad, sebetulnya juga tidak sempurna dalam menegakkan apa yang mereka sebut sebagai hukum agama. Beberapa kali mereka ditegur oleh seorang ulama yang menganggap bahwa beberapa tindakan mereka telah melanggar kaidah-kaidah agama. Namun tetap saja, para penguasa ini membenarkan tindakan mereka dengan berkelit dan memelintir asas-asas spiritual demi keuntungan mereka sendiri.

Membaca uraian tentang kekerasan yang muncul di dalam film Timbuktu, atau menonton potongan (trailer) film tersebut mungkin membuat Anda ragu untuk menontonnya. Saya juga sempat merasakan keraguan yang sama, apakah saya akan tahan menyaksikan adegan kekerasan yang ada di film ini. Namun, secara tidak terduga, meskipun sempat merasa mual selepas menyaksikan adegan hukuman cambuk, keindahan visual dari film ini berhasil menghipnotis saya.

Pemandangan berbalut warna coklat sepia yang dipantulkan oleh pasir di gurun, serta gambaran keseharian di gurun pasir dan pemukiman penduduk serta pakaian para tokohnya memberikan sajian visual yang indah. Sajian visual tersebut, diiringi oleh musik yang juga tidak kalah indahnya, membuat sajian film 96 menit dengan alur lambat dan premis yang sebetulnya sederhana ini terasa sama sekali tidak membosankan.

Kemunafikan Moral

Dalam film ini, tampak bahwa rezim totalitarian berbasis agama sebetulnya tidak pernah ada hubungannya dengan agama ataupun Tuhan. Hakikat mereka adalah soal kekuasaan dan hak istimewa (privilege) semata. Kembali lagi, karena rezim totaliter berasaskan agama tidak bicara tentang Tuhan ataupun spiritualitas namun kekuasaan dan hak istimewa, maka banyak sekali kemunafikan moral yang teramati dari perilaku para polisi agama dalam film ini.

Kuasa patriarki dan hak istimewa yang dimiliki laki-laki dalam masyarakat patriarkal kemudian menampakkan diri dari perilaku sewenang-wenang para Jihadi yang kesemuanya adalah lelaki ini. Terutama ketika mereka merampas gadis untuk menikahkannya dengan seorang mujahideen muda. Karena istilah yang dipakai adalah ‘merampas’, maka tentu saja pernikahan itu tidak dilakukan atas restu, bahkan tanpa kehadiran orangtua sang gadis. Juga lupakan saja sang gadis. Kehendaknya sudah jelas tidak diperhitungkan oleh para patriark yang berkuasa ini.

Yang paling ironis adalah terlepas dari sikap anti-peradaban yang diusung oleh para polisi agama (melarang musik, sepakbola serta merusak patung-patung) mereka memanfaatkan beberapa produk-produk mutakhir peradaban modern untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Yang paling sering tampak adalah ponsel pintar keluaran terbaru (waktu itu) dengan piranti lunak Galaxy serta alat untuk merekam video, benda-benda yang nampak sangat akrab dengan keseharian mereka.

Kaidah-kaidah moral yang mereka tetapkan nampaknya juga begitu tinggi. Sampai-sampai mereka jadi begitu keras dalam menghukum sesamanya yang melanggar ‘hukum’ yang mereka ciptakan. Namun, seperti tampak dalam film, mereka sendiri seringkali gagal menaati aturan-aturan dan larangan-larangan yang mereka ciptakan.

Salah satu adegan yang menarik menampilkan seorang mujahideen muda yang hendak dibaiat untuk mengikuti gerakan Jihadi tersebut. Ketika ia diminta untuk mengumumkan ‘pertaubatan’nya dan niatnya untuk mengabdi pada gerakan, ia ditegur karena dianggap kurang meyakinkan dalam caranya menyampaikan pesan tersebut. Matanya terlihat sayu dan pidatonya sama sekali tidak berkobar-kobar.

Seorang anggota senior dari polisi agama tersebut, Abdelkerin (Abel Jafri), misalnya, sering merokok dengan sembunyi-sembunyi, serta menggoda perempuan yang sudah menjadi istri orang. Sebuah adegan juga menunjukkan dirinya saat sedang menampilkan sebuah tarian. Sementara, sekelompok polisi agama dengan asyiknya membahas kelompok sepakbola Eropa kesayangan mereka di sela-sela melakukan patroli.

Dalam hal ini, film ini mengingatkan saya tentang novel Nathaniel Hawthorne berjudul The Scarlet Letter. Dalam novel tersebut, tokoh Hester Prynne dihukum dan diasingkan oleh masyarakat Kristen puritanikal di mana ia tinggal, karena telah melakukan perselingkuhan. Saya tertawa getir menjelang bagian akhir novel tersebut saat menyadari bahwa lelaki yang berselingkuh dengan Prynne tidak lain adalah seorang pendeta bernama Dimmesdale.

Dimmesdale kemudian dihantui oleh beban rasa bersalah yang begitu berat karena ia telah melakukan dosa besar sebagai seorang pejabat gereja yang terbeban dengan nilai-nilai Kristen Puritannya. Karena ia lelaki dan bagian dari lengan kekuasaan gereja, ia telah berhasil mengelakkan hukuman. Dua status tersebut memberinya privilese yang meskipun membuatnya melenggang bebas dari penghakiman, tetapi juga membebaninya dengan rasa bersalah. Sementara Prynne, yang setelah bertahun-tahun hidup terasing dari sesamanya, mulai belajar membebaskan dirinya dari nilai-nilai Puritanikal tersebut, sehingga jauh lebih bisa memaafkan dirinya sendiri ketimbang Dimmesdale, sang pelayan Tuhan.

Pada akhirnya, seperti novel The Scarlet Letter, film ini menunjukkan pada kita bahwa rezim totaliter berbasis agama tidak hanya menghancurkan para warganegara yang berada di bawah kekuasaan mereka dan tertindas oleh mereka. Sejatinya, tragedi terbesar dari kisah ini adalah gagasan bahwa ternyata para penguasa yang menggunakan agama sebagai dasar legitimasi kekuasaan represif mereka juga menjadi korban dari sistem yang mereka ciptakan dan terapkan sendiri. Tragedi macam apakah itu?

Mereka kehilangan kemanusiaan mereka. Juga kehilangan belas kasih atas penderitaan sesama mereka.

Sebagaimana pertanyaan retoris yang diucapkan oleh tokoh ulama dalam film ini: “Di manakah belas kasih, di manakah pengampunan […] di manakah Tuhan dalam semua ini?”.

Timbuktu | 2014 | Durasi 96 menit | Sutradara Abderrahmane Sissako | Penulis Abderrahmane Sissako, Kessen Tall | Produksi Arte France Cinèma, Canal+, Ciné+, CNC. TV5 Monde | Negara Prancis, Mauritania | Pemain Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Layla Walet Mohamed, Mehdi Ag Mohamed, Kettly Noel, Abel Jafri

Sebastian Partogi

Wartawan The Jakarta Post. Tulisannya dapat dibaca di thejakartapost.com dan ruang.gramedia.com.

#ARUSBAWAH #resensi #review

Copyright © 2017 / kineforum

Taman Ismail Marzuki
(Belakang Galeri Cipta 3)
Jl. Cikini Raya 73, Jakarta Pusat 10330
Indonesia

Program dari

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon